8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Isu penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Mamuju memanas. Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) segera merespons dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju pada Senin (29/9/2025).
RDP yang dipimpin oleh M. Khalil Gibran didampingi Suhadi Kandoa ini menjadi wadah bagi para tenaga kontrak untuk menyampaikan keluhan dan mencari kejelasan terkait kebijakan kepegawaian tersebut.
Tiga Tuntutan Utama dari Tenaga Kontrak
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Tenaga Kontrak menyampaikan tiga poin utama aspirasi mereka:
Menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait proses penerimaan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mamuju.
Meminta penjelasan serta klarifikasi yang transparan mengenai kebijakan dan mekanisme penerimaan.
Mengupayakan solusi yang adil dan tidak merugikan tenaga kontrak yang telah lama mengabdi di daerah.
DPRD Siap Lapor ke Pusat dan Koordinasi dengan Gubernur
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua RDP, M. Khalil Gibran, menegaskan komitmen Komisi I untuk menindaklanjuti aspirasi para tenaga kontrak melalui mekanisme resmi.
“RDP ini adalah wadah bagi kami untuk mendengar langsung keluhan. Aspirasi mereka akan kami teruskan ke DPR RI dan BKN agar dapat dibicarakan lebih lanjut,” ujar Khalil Gibran.
Selain membawa isu ini ke tingkat pusat, Komisi I juga menyatakan akan segera melaporkannya kepada pimpinan DPRD dan berkoordinasi dengan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk mencari solusi terbaik di tingkat provinsi.
“Kami berharap ada jalan keluar yang adil dan tidak merugikan tenaga kontrak, khususnya yang sudah lama mengabdi,” tutupnya, memberikan harapan kepada para peserta RDP. (Rls)
