8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Menyikapi soal polemik penerima tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Diknas), Rabu (4/4/2018).
Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 3 tersebut terungkap bahwa, yang menjadi kendala selama ini teekait tunjangan guru untuk sekolah terpencil adalah penentuan kuota dan daftar penerima ditentukan di pusat, melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal guru dan tenaga pendidikan.
Kadis Diknas Kabupaten Mamuju, Hj. Murniani mengatakan, daerah hanya mengusulkan tapi keputusan ada d pusat. “Kami sudah mengusulkan agar daftar penerima ditentukan oleh kabupaten, karena kami yang lebih tahu kondisi di daerah yanh sebenarnha,” terang ibu kadis
Menurutnya, selama ini mekanismenya daerah menerima daftat nominasi dari pusat, kemudian daerah melalukan validasi selanjutnya dikirim ke pusat.
Sementata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Mamuju, Masramjaya mengatakan, idealny memang daerah yang memutuskan kalau data penerima yang turun tidak sesuai jumalah yang diusulkan, karena akan menjadi persoalan kemudian jika ada sekolah yang lebih layak menerima bantuan tapi justru belum dapat.
“Misalnya masih ada sekolah di Pulau Balabalakaang yang belum dapat, tapi di kecamatan lain malah dapat bantuan. Sementara balabalkang kami menganggap masuk kategori daerah terpencil, termasuk dalam rapat terungkap SD Buntulalong di Kecamatan Tommo adalah daerah yang samgat terpencil karena akses jalan sangat susah,” terang Masramjaya
Diakhir rapat, disepakati Komisi 3 DPRD akan melakukan konsultasi ke Mementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah terpencil yang dianggap layak dan perlu menerima tunjangan.
Untuk diketahui selama ini pusat dalam menentukan daftar penerima mensandingkan usulan daerah dengan data DAPODIK. (Ra)
