Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga pangan. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan dihadiri perwakilan dari enam pemerintah kabupaten se-Sulbar di Mamuju, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan bertajuk “Kolaborasi dan Sinergi TPID Sulbar Menjaga Stabilitas Harga pada Momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026” ini menjadi sangat krusial mengingat tekanan inflasi biasanya meningkat menjelang hari raya.
Ekonomi Sulbar Tumbuh Positif, Lampaui Tren Nasional
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka memaparkan capaian membanggakan terkait performa ekonomi daerah. Jika pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sulbar berada di angka 4,7% (di bawah nasional 5,3%), maka pada tahun 2025 Sulbar melakukan lompatan besar.
“Pada 2025, ekonomi Sulbar tumbuh hingga 5,36%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11%. Ini menunjukkan kita sudah mulai berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan nasional, bukan lagi menjadi beban,” ungkap SDK disambut apresiasi peserta rapat.
Dua Arus Utama: Pertanian dan Hilirisasi UMKM
Gubernur SDK menjelaskan bahwa arsitektur ekonomi Sulbar kini bertumpu pada dua arus utama. Pertama, memperkuat sektor hulu yakni pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menyumbang 46% terhadap PDRB. Kedua, mendorong hilirisasi melalui industri pengolahan dan UMKM.
“Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat. Selama ini CPO, kakao, dan jagung kita jual mentah. Kita dorong industri pengolahan agar ada nilai tambah. Kita ingin pertumbuhan ini dikendalikan oleh kekuatan rakyat (UMKM), bukan hanya bergantung pada investasi besar,” tegas Gubernur.
Waspada Inflasi Jelang Ramadan
Terkait inflasi, Gubernur mengingatkan bahwa kegagalan mengendalikan harga dapat meruntuhkan daya beli masyarakat dan stabilitas daerah. Inflasi nasional adalah akumulasi dari inflasi daerah, sehingga koordinasi kabupaten/kota menjadi harga mati.
“Inflasi sangat mempengaruhi daya beli. Yang tadinya warga mampu membeli 10 kg beras, karena inflasi mungkin hanya mampu membeli 5 kg. Kita harus memastikan pasokan aman dan harga terjangkau agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan Idulfitri dengan tenang,” tambahnya.
Langkah Strategis TPID
Melalui HLM ini, Pemprov Sulbar menginstruksikan seluruh TPID Kabupaten untuk melakukan langkah konkret:
- Pemantauan Stok: Memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar utama.
- Operasi Pasar: Menyiapkan intervensi jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.
- Kelancaran Distribusi: Memastikan jalur logistik pangan tidak terhambat menjelang mudik.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan enam kabupaten untuk menjaga angka inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional, demi menjaga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di tahun 2026. (Rls)
