8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Makassar, 8enam.com.-Pertanyakan kejelasan perkembangan dugaan korupsi kasus pengadaan lampu jalan tenaga surya di beberapa titik di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Puluhan pemuda yang tergabung dalam Laskar Gerakan Pemuda Sulbar datangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar di Makassar, Senin (15/1/2018).
Saat mendatangi kantor Kajati Sulselbar, Puluhan pemuda tersebut diwakili oleh 6 orang pemuda untuk bertemu langsung dengan Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin diruang kerjanya.
Anas sebagai kordinator LGP Sulbar menuturkan, informasi yang berkembang tentang keluarnya sprindik tanggal 5 oktober 2017 di tepis oleh pihak Kejati. Pihak Kejati mengatakan bahwa yang keluar itu bukan surat penyidikan, tapi itu surat penyelidikan untuk membuat terang suatu permasalahan. Dari kegiatan itu ada pengumpulan dokumen dan pengumpulan keterangan.
Anas katakan, Salahuddin sampaikan bahwa tim untuk penyelidikan sudah ada, dan telah di turunkan untuk mencari kebenaran atas laporan tersebut.
“Mereka juga masih melihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Pak salahuddin juga sampaikan, dalam penyelidikan ini bisa di bantu, jika teman-teman punya data silahkan di setor untuk menjadi bahan penyelidikan,” tutur Anas via WhatsApp, Senin (15/1/2018).
Tidak cukup sampai disitu irwan jho juga menyatakan bahwa, pemuda pun menanyakan data-data apa saja yang masih kurang. Oleh pihak Kejati mengatakan, pihaknya belum tau persis, sehingga jika pemuda punya data, silahkan bawah kesini (Kejati red).
“Tentang batas waktu untuk membongkar kasus ini, pihak Kejati tidak bisa di tentukan kapan bisa selesai,” ujar irwan jho
Sedangkan Menurut Givan, bahwa dari semenjak oktober 2017 lalu hingga saat ini, belum ada kejelasan tentang kasus tersebut. Sebab hanya di batas penyelidikan hingga hari ini, dan belum mereka ketahui data-data apa yg kurang. Jangan sampai pihak kejaksaan tebang pilih dalam hal ini.
“Kami dari Laskar Gerakan Pemuda Sulbar akan terus mengawal kasus ini, serta akan menyerahkan ke Kejati data-data tentang pengadaan barang tersebut seperti RAB, Brosur barang dan dokumen-dokumen lain. Dan kalau belum ada kejelasan lagi, kami akan bwah kasus ini kerana yang lebih tinggi dan memposting semua dokumen-dokumen di media hingga semua orang tau tentang hal itu,” cetusnya. (edo)
