Mamuju, 8enam.com.-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat mempertegas komitmennya dalam mengakselerasi transformasi birokrasi. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Verifikasi dan Validasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik Tahun 2026, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap program kerja yang disusun selaras dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Sinergi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Modern
Upaya penguatan RB ini merupakan bagian dari visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat. Melalui validasi ini, DPMPTSP Sulbar ingin memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang ditetapkan benar-benar terukur dan berdampak nyata.
Perencana Ahli Muda DPMPTSP Sulbar, Helviyanti Pakiding, menjelaskan bahwa keterlibatan instansinya dalam forum ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan agar lebih tajam dan aplikatif.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Aksi RB yang disusun benar-benar selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah,” ungkap Helviyanti.
Fokus pada RB General dan Tematik
Penyusunan Rencana Aksi tahun 2026 ini mencakup dua aspek utama:
- RB General: Berfokus pada perbaikan tata kelola internal, penguatan pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- RB Tematik: Diarahkan pada isu-isu strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti kemudahan investasi dan percepatan pelayanan perizinan.
Acuan Peningkatan Layanan Investasi
Hasil dari verifikasi dan validasi ini akan menjadi kompas bagi DPMPTSP Sulbar dalam menjalankan fungsinya sebagai pintu gerbang investasi di Bumi Manakarra. Dengan birokrasi yang lebih ringkas dan transparan, diharapkan iklim investasi di Sulawesi Barat semakin kompetitif.
”Kami ingin hasil dari validasi ini menjadi acuan konkret. Tujuannya agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup DPMPTSP tidak sekadar memenuhi aspek administrasi, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah,” tutup Helviyanti.
Editor: Ammar
