Mamasa, 8enam.com.-Upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan kini dilakukan dengan cara yang lebih modern dan persuasif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamasa berkolaborasi dengan Satlantas Polres Mamasa menggelar Operasi Marano Terpadu di depan Polsek Mamasa, Rabu (4/2/2026).
Uniknya, operasi kali ini tidak hanya fokus pada pemeriksaan surat-surat kendaraan, tetapi juga menghadirkan unit Samsat Keliling (Samkel) dan sistem pembayaran digital QRIS guna memberikan solusi instan bagi pengendara yang masa berlaku pajaknya telah habis.
Pelayanan Hadir di Tengah Jalan
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa strategi jemput bola ini merupakan langkah nyata untuk menjawab kendala jarak dan waktu yang sering dialami masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan.
“Pelayanan harus hadir di tengah masyarakat. Melalui Operasi Marano yang dipadukan dengan layanan Samsat Keliling, wajib pajak bisa langsung menunaikan kewajibannya dengan mudah, cepat, dan transparan di lokasi,” ujar Abdul Wahab.
Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Bayar Pajak Lebih Praktis dengan QRIS
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamasa, Maswedi, menjelaskan bahwa kehadiran teknologi QRIS di tengah operasi lapangan sangat membantu mempercepat proses transaksi. Masyarakat kini memiliki pilihan pembayaran non-tunai yang jauh lebih akuntabel.
“Wajib pajak tidak perlu lagi repot datang ke kantor Samsat. Di lokasi operasi, kami sediakan layanan pembayaran di tempat. Pemanfaatan barcode QRIS ini adalah bagian dari modernisasi layanan kami agar penerimaan daerah lebih transparan,” jelas Maswedi.
Pendekatan Edukatif dan Persuasif
Selain mempermudah urusan administrasi, Operasi Marano ini tetap mengedepankan sisi edukasi. Personel Satlantas Polres Mamasa bersama tim UPTD memberikan pemahaman kepada pengendara tentang korelasi antara kepatuhan membayar pajak dengan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan serta keselamatan berkendara.
Sinergi antara penegakan hukum lalu lintas dan kemudahan layanan pajak ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamasa, sekaligus menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik di Bumi Kondosapata. (Rls)
