Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemprov Sulbar meluncurkan sistem pembayaran retribusi berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk jasa pengujian mutu komoditas biji kopi dan kakao.
Peluncuran ini merupakan kolaborasi strategis antara BPKPD Sulbar dan Bank Sulselbar, yang diserahkan langsung di Laboratorium Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DisKopUKM Perindag) Provinsi Sulbar, Rabu (17/09/2025).
Transparansi dan Efisiensi Keuangan Daerah
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, berharap fasilitas QRIS ini dapat memperluas akses pembayaran non-tunai, meningkatkan efisiensi, dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap dapat memperluas akses pembayaran non-tunai, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta berkontribusi pada peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif.
Kepala DisKopUKM Perindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, sistem pembayaran digital ini akan mempermudah para pelaku usaha kopi dan kakao.
”Dengan sistem ini, pelayanan laboratorium menjadi lebih efisien, praktis, dan aman,” kata Masriadi. Ia berharap, ke depannya seluruh layanan di lingkup dinasnya juga bisa terintegrasi secara digital.
BPKPD Sulbar berharap kerja sama dengan Bank Sulselbar ini dapat diperluas ke berbagai sektor retribusi lainnya, sehingga digitalisasi transaksi keuangan daerah di Sulawesi Barat semakin masif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rls)
