Mamuju, 8enam.com.-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui rapat koordinasi internal Tim Kerja Layanan Konsultasi Perizinan, Senin (02/02/2026), ditekankan pentingnya inovasi digital dalam merespons kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.
Langkah ini merupakan implementasi dari visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta pelayanan perizinan yang cepat dan akuntabel.
Fokus pada Perizinan Berbasis Risiko
Ketua Tim Kerja, Fadilyah, menegaskan bahwa penguatan pelayanan kini difokuskan pada optimalisasi perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini termasuk penanganan pengaduan yang harus dilakukan secara profesional dan terukur.
”Seluruh kegiatan tim harus diarahkan secara terukur. Kita fokus pada penguatan perizinan dan layanan pengaduan berbasis risiko agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan waktu dalam mengurus izin,” ujar Fadilyah di Ruang Pelayanan DPMPTSP Sulbar.
Inovasi Lewat ‘Si Pandu Lewat Online’
Salah satu poin krusial dalam rapat tersebut adalah rencana optimalisasi aplikasi Si Pandu Lewat Online. Penata Perizinan Ahli Muda, Marlinah, menyampaikan bahwa aplikasi ini akan menjadi jembatan utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan maupun berkonsultasi secara efisien tanpa harus bertatap muka.
”Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi perizinan secara cepat dan efisien. Ini adalah bagian dari transformasi digital kita,” ungkap Marlinah.
Sinergi Lintas Tim dan Motto Pelayanan
Selain inovasi teknologi, aspek kedisiplinan dan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) menjadi sorotan. Penata Perizinan Ahli Muda, Erna, mengingatkan seluruh staf untuk selalu memegang teguh motto pelayanan sebagai pedoman harian.
Fadilyah menambahkan, keberhasilan pelayanan prima bergantung pada komunikasi intensif antara tiga lini utama:
- Tim Kerja Pemantauan (Pengawasan lapangan).
- Tim Kerja Pelayanan (Front office/Konsultasi).
- Tim Kerja Perizinan (Verifikasi dan penerbitan).
”Kedisiplinan dan koordinasi lintas tim adalah kunci. Jika komunikasi ketiga tim ini berjalan baik, maka pelayanan prima yang kita cita-citakan akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Fadilyah. (Rls)
