Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P3A), dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmen ketertiban administrasi melalui penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif jajaran operator dalam kegiatan pendampingan aplikasi SIRUP di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar, Selasa (27/01/2026).
Langkah teknis ini merupakan bagian dari pengejawantahan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Akurasi Data Sejak Tahap Perencanaan
Penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menjadi langkah krusial sebelum memulai realisasi anggaran. Operator RUP Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Arham, mendapatkan bimbingan teknis langsung untuk memastikan klasifikasi belanja dan paket pengadaan selaras dengan dokumen perencanaan.
“Kegiatan pendampingan ini sangat membantu kami, terutama dalam memastikan data RUP yang diinput sudah sesuai dengan ketentuan serta perencanaan anggaran yang berlaku. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahan teknis di kemudian hari,” ujar Arham mewakili Kepala Dinas, Darmawati.
Wujudkan Pengadaan yang Tepat Waktu
Pendampingan ini bertujuan agar seluruh paket pengadaan yang ada di lingkungan Dinsos P3A dan PMD Sulbar dapat segera dipublikasikan kepada publik secara terbuka. Dengan penginputan yang tepat waktu dan akurat, pelaksanaan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sosial dan desa dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala administratif.
Melalui bimbingan langsung dari Biro PBJ, diharapkan kualitas perencanaan pengadaan tahun anggaran 2026 semakin meningkat, sekaligus mendorong iklim kompetisi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih sehat dan profesional di Sulawesi Barat. (Rls)
