Example 300250
DaerahMamuju

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemkab Mamuju Tengah Konsultasikan Penerapan TPP ke Pemprov Sulbar

×

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemkab Mamuju Tengah Konsultasikan Penerapan TPP ke Pemprov Sulbar

Sebarkan artikel ini

Mamuju, 8enam.com.-Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel terus digenjot di wilayah Sulawesi Barat. Terbaru, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah untuk mengoordinasikan implementasi kebijakan organisasi, Selasa (13/1/2026).

​Kunjungan ini berfokus pada penguatan sinergi tata kelola pemerintahan, khususnya terkait rencana penerapan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkup Pemkab Mamuju Tengah agar sejalan dengan regulasi pemerintah pusat dan provinsi.

​Sinergi Menuju Pemerintahan Akuntabel

​Langkah ini merupakan bagian dari misi ke-5 Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

​Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, yang memimpin langsung rombongan tersebut, menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial agar tidak ada langkah yang menyimpang dari aturan yang berlaku.

​”Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di Mamuju Tengah, agar sejalan dengan arahan provinsi dan pemerintah pusat,” ungkap Litha Febriani.

​Berbagi Pengalaman dan Strategi

​Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling berbagi informasi dan pengalaman terkait:

  • Mekanisme Pembayaran TPP: Standar penilaian kinerja dan disiplin sebagai basis pemberian tunjangan.
  • Implementasi Kebijakan Organisasi: Penyesuaian struktur birokrasi agar lebih efisien.
  • Peningkatan Kualitas Layanan: Bagaimana kesejahteraan pegawai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.

​Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahma, menyambut baik inisiatif Pemkab Mamuju Tengah. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten akan berdampak langsung pada rapor pembangunan provinsi secara keseluruhan.

​”Semoga hasil dari koordinasi ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju Tengah,” ujar Nur Rahma.

​Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Mamuju Tengah, termasuk Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Staf Ahli Bidang SDM, serta Kepala Dinas Kominfo Mamuju Tengah, Ishak Yunus. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *