Mamuju, 8enam.com.-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkokoh jalinan komunikasi antar-unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, melakukan koordinasi dan silaturahmi strategis dengan Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, di ruang kerja Ketua DPRD, Jumat (09/01/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam menjaga kondusivitas daerah guna mendukung kelancaran program pembangunan.
Deteksi Dini dan Respon Cepat Isu Strategis
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabid Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin dan Sekretaris Dewan Arianto ini, Muh. Darwis Damir menekankan pentingnya kolaborasi aktif untuk merespons dinamika sosial-politik secara cepat.
“Koordinasi antar-unsur Forkopimda harus semakin intensif, terutama dalam merespons isu-isu strategis. Kita ingin setiap potensi masalah mendapat perhatian bersama sehingga tercipta kondisi Sulbar yang aman dan kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Darwis Damir.
Fungsi Strategis Forkopimda Sesuai Regulasi
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2022, Forkopimda memiliki peran vital yang melampaui sekadar koordinasi, yakni:
Pengambilan Keputusan: Penanganan cepat dalam keadaan mendesak yang mengancam stabilitas.
Sistem Kewaspadaan: Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap ancaman wilayah.
Harmonisasi Kebijakan: Penyelarasan langkah antar-instansi (Pemprov, DPRD, TNI/POLRI, dan Penegak Hukum).
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai peran legislatif sangat krusial dalam mendukung perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang tangguh.
“Koordinasi lintas lembaga adalah langkah positif untuk memastikan percepatan pembangunan daerah berjalan tanpa hambatan stabilitas,” ungkapnya.
Komitmen Tata Kelola Responsif
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi intensif. Sinergi antara Kesbangpol dan DPRD diharapkan mampu menciptakan sistem deteksi dini yang kuat, sehingga setiap gejolak sosial dapat diredam lebih awal melalui pendekatan persuasif dan kebijakan yang tepat sasaran. (Rls)
