Mamuju, 8enam.com.-Menindaklanjuti instruksi strategis Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar menggelar Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2/2026). Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh intervensi perangkat daerah berjalan selaras dan efektif dalam menjaga daya beli masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah ini dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rachmad M., serta dihadiri oleh mitra strategis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat.
Sinkronisasi Anggaran dan Peta Jalan Inflasi
Agenda utama rapat teknis kali ini adalah melakukan bedah dokumen program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Tahun Anggaran 2026. Tujuannya adalah memastikan setiap anggaran yang dialokasikan selaras dengan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulbar 2025–2027.
“Kolaborasi lintas sektor tidak boleh hanya sekadar wacana. Melalui rapat ini, kita menyisir kembali program kerja setiap OPD agar benar-benar terintegrasi dan mendukung stabilitas harga di pasar,” tegas Rachmad M.
Fokus pada Stabilitas Harga dan Daya Beli
Dalam arahannya, Rachmad menekankan bahwa tantangan inflasi memerlukan komitmen bersama. Dukungan data dari BPS dan analisis moneter dari Bank Indonesia menjadi rujukan utama bagi OPD dalam menentukan titik intervensi, mulai dari rantai pasok pangan hingga subsidi distribusi.
Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
- Akurasi Program: Menyesuaikan kegiatan bantuan atau operasi pasar dengan kalender potensi gejolak harga.
- Efektivitas Anggaran: Memastikan dana pengendalian inflasi digunakan untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan harga komoditas pokok.
- Keberlanjutan: Menjaga agar tren inflasi Sulbar tetap berada dalam rentang sasaran nasional secara konsisten.
Membangun Komitmen Kolektif
Biro Ekbang Sulbar berharap melalui sinkronisasi ini, tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral). Dengan persepsi yang sama, pemerintah daerah optimis dapat menekan angka inflasi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat. (Rls)
