Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Mutasi Staf sebagai langkah krusial penataan organisasi pasca-pemekaran kelembagaan. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulawesi Barat, Senin (9/2/2026).
Langkah penataan personel ini merupakan tindak lanjut dari dinamika organisasi setelah Bapenda resmi berpisah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), guna memastikan fungsi pemungutan pendapatan tetap berjalan prima.
Menutup Celah Personel di Lini Strategis
Hadir menerima SK tersebut, Plt. Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf. Ia menegaskan bahwa mutasi ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya mendesak untuk mengisi kekosongan posisi strategis yang timbul akibat transisi kelembagaan.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penambahan dan penyesuaian personel ini sangat menentukan arah kinerja instansi ke depan.
“Pasca-pemekaran kemarin, Bapenda mengalami kekurangan personel di sejumlah lini strategis yang berdampak pada efektivitas pelayanan. Mutasi ini adalah jawaban atas kebutuhan organisasi agar penataan sumber daya manusia kita lebih kuat dan tepat sasaran,” ujar Abdul Wahab.
Mendukung Tata Kelola yang Akuntabel
Kebijakan ini selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Dengan personel yang lebih lengkap, Bapenda diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan pajak yang lebih responsif.
“Harapan kami, penempatan pegawai baru ini dapat mempercepat adaptasi organisasi. Kita ingin Bapenda Sulbar kembali bekerja dengan kekuatan penuh untuk mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh demi pembangunan daerah,” pungkasnya. (Rls)
