8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Sumedang, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
Rakornas strategis ini, yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia, bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan agar program nasional dan daerah saling mendukung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya, menekankan peran sentral Sekda sebagai motor reformasi birokrasi dan Bappeda sebagai pusat perencanaan berbasis data yang terukur.
Menanggapi arahan Mendagri, Junda Maulana menyampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan dalam misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Bagi kami di Sulawesi Barat, Rakor ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan,” ujar Junda.
Ia menambahkan, Pemprov Sulbar berkomitmen memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor melalui peran Sekda.
Sementara itu, Bapperida Sulbar akan fokus memperkuat fungsinya sebagai pusat data dan fasilitator kolaborasi.
Dalam forum tersebut, Junda Maulana juga menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digital yang efisien, mencontoh praktik baik dari daerah lain.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian untuk berinovasi. Rakor ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih maju dan inklusif,” tutupnya. (Rls)
