Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3AP2MD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperluas jejaring kemitraan untuk memaksimalkan pelayanan rehabilitasi sosial. Melalui Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Pemprov Sulbar menerima kunjungan silaturahmi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kasih Ibu Kabupaten Mamuju, Rabu (07/01/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program rehabilitasi sosial antara pemerintah daerah dengan lembaga non-pemerintah, guna memastikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat rentan berjalan lebih efektif.
LKS Sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Supiati Sahid, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menegaskan bahwa LKS adalah mitra ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurutnya, keterbatasan jangkauan birokrasi seringkali terbantu oleh kelincahan lembaga sosial seperti LKS Kasih Ibu di lapangan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Sinergi antara pemerintah dan LKS sangat dibutuhkan agar pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih optimal dan, yang terpenting, tepat sasaran,” ujar Supiati Sahid mewakili Plt. Kepala Dinas, Hj. Darmawati.
Fokus pada Pendampingan Kelompok Rentan
Dalam diskusi yang berlangsung akrab tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam hal perlindungan anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Dinsos P3AP2MD berkomitmen untuk terus membuka ruang koordinasi bagi lembaga-lembaga yang memiliki dedikasi pada isu-isu kemanusiaan.
“Harapan kami, kerja sama ini dapat terus ditingkatkan demi memberikan pendampingan dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di Sulawesi Barat,” tambahnya.
Wujudkan Visi Perlindungan Sosial SDK-JSM
Langkah proaktif ini merupakan bagian dari upaya mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). Fokus utama kepemimpinan SDK-JSM adalah pada pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial yang inklusif.
Dengan hubungan kemitraan yang semakin erat antara pemerintah dan LKS, diharapkan program-program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial di Sulawesi Barat di tahun 2026 ini memberikan dampak nyata dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Rls)
