8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Geospasial Tahun 2025. Pertemuan ini, yang dilaksanakan pada Kamis, 25 September 2025, bertujuan menyatukan langkah lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mempercepat pemenuhan data spasial sebagai fondasi pembangunan yang akuntabel dan terintegrasi.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, yang memimpin rapat, menekankan bahwa data spasial adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah yang presisi dan berkelanjutan, sesuai visi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Tantangan 34 Persen Data Belum Tersedia
Arjanto mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi: 34 persen data penting belum tersedia di portal Satu Data Sulbar, dan banyak OPD belum memiliki data spasial yang siap digunakan.
”Kami dorong agar setiap OPD segera mengidentifikasi daftar data yang dapat dipenuhi, baik yang tercantum dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) maupun data tambahan yang diproduksi di luar KUGI,” tegasnya.
Rapat yang dihadiri oleh 22 perangkat daerah lintas sektor ini mengidentifikasi beberapa hambatan, termasuk penetapan batas desa yang belum tuntas, keterbatasan SDM, dan kesulitan akses data antar-OPD—seperti kasus Dinas Koperindag yang data UMKM dari BPS-nya belum tersedia untuk dipetakan secara geospasial.
Komitmen Perencanaan Berbasis THIS
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, di tempat terpisah menegaskan komitmen Pemprov Sulbar terhadap pendekatan perencanaan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).
“Bapperida sebagai simpul koordinasi perencanaan akan terus mendorong konsolidasi lintas OPD, mempercepat keterisian data spasial, memperkuat kelembagaan satu data, dan memastikan setiap program pembangunan berangkat dari peta yang utuh dan terverifikasi,” ungkap Junda.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida menginstruksikan agar OPD segera mengajukan operator data baru, memperbarui data hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, dan menyampaikan daftar data yang relevan paling lambat dalam waktu dekat. (Rls)
