Mamuju, 8enam.com.-Upaya menjaga harmoni sosial dan ketahanan ideologi di Sulawesi Barat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah dan tokoh agama. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Darwis Damir, melakukan kunjungan strategis ke jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulbar untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan penguatan nilai-nilai religius, Rabu (04/02/2026).
Pertemuan dialogis ini juga merupakan implementasi dari misi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun kualitas SDM yang religius dan berwawasan kebangsaan.
Dakwah Digital dan Wawasan Kebangsaan
Dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris MUI, M. Sahlan, beserta jajaran pengurus lainnya, Darwis Damir menyoroti tantangan besar generasi muda di era media sosial. Ia mendorong agar para dai dan mubaligh mengintegrasikan pesan-pesan kebangsaan dan edukasi sosial dalam setiap materi dakwahnya.
“Materi dakwah di era sekarang tidak hanya soal aspek religius, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, visi pembangunan daerah, hingga kewaspadaan terhadap dampak negatif media sosial. Menjelang Ramadan, kami berharap MUI menjadi mercusuar dalam menyebarkan dakwah yang menyejukkan dan solutif,” ujar Darwis.
Fokus Ekonomi Syariah dan Produk Halal
Selain isu ideologi, pertemuan ini membahas penguatan ekonomi umat. Perwakilan MUI, H. Samsumarlin, menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan rumah potong unggas di tingkat kabupaten.
MUI juga mendorong optimalisasi potensi wakaf uang dan penguatan ekonomi syariah sebagai bagian dari kesiapan daerah menyambut arus investasi. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor ekonomi yang mandiri.
Membentengi Moralitas Masyarakat
MUI turut menyampaikan keresahan terkait tantangan sosial seperti pengaruh radikalisme, aliran menyimpang, hingga isu moralitas seperti pornografi dan miras. Menanggapi hal tersebut, Kesbangpol dan MUI bersepakat bahwa sinergi antara ulama dan umara (pemerintah) adalah kunci utama.
”Sinergi ulama dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga Sulawesi Barat tetap damai, religius, dan toleran. Kami memerlukan dukungan regulasi dan pengawasan ketat dari pemerintah untuk membentengi umat dari ancaman sosial yang kian dinamis,” tegas pengurus MUI. (Rls)
