8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama timnya menghadiri pertemuan Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa, 23 September 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja awal terkait kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Pertemuan yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah terkait.
Herdin Ismail menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari BPK RI. “Hasil pemeriksaan pendahuluan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat strategi dan pelaksanaan program ketahanan pangan,” ujarnya.
Fokus pada Stabilisasi Harga dan Optimalisasi Program
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI memaparkan beberapa poin penting dari hasil pemeriksaan awal. Ia menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan program ketahanan pangan dapat mengatasi tantangan di lapangan, seperti distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan.
Meskipun BPK mencatat bahwa Pemprov Sulbar telah melakukan upaya stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, masih ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan agar program ini memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, menegaskan komitmen Inspektorat untuk mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. “Program pangan ini adalah program nasional yang tentunya membutuhkan kolaborasi dengan program Pemprov Sulbar,” kata Natsir.
Ia menambahkan bahwa Inspektorat akan terus mengawal proses ini hingga pemeriksaan terperinci selesai. Diharapkan, koordinasi antara Pemprov Sulbar dan BPK RI akan semakin solid dalam mewujudkan program ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Rls)
