8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, menegaskan kesiapan lembaganya untuk mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memastikan efektivitas belanja daerah dan optimalisasi pengelolaan keuangan.
Pernyataan ini disampaikan Herdin usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 22 Oktober 2025.
Rakor Strategis Bahas Keuangan 2026
Rakor yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Agenda utama rapat ini adalah Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 dan Penyesuaian Asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hadir dalam forum penting tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, para Asisten Sekretariat Daerah, anggota DPRD Sulbar, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Kepala BKD, Herdin Ismail, menilai rakor ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.
“Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, kita bisa mendorong tercapainya target PAD secara optimal sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah,” ujar Herdin.
Fokus pada Kualitas SDM Aparatur
Herdin Ismail menegaskan bahwa peran BKD sangat penting dalam mendukung kebijakan fiskal Pemprov, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Kami di BKD berkomitmen memastikan kebijakan kepegawaian sejalan dengan arah kebijakan keuangan daerah. SDM yang berkualitas dan produktif menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja organisasi serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya.
Dengan dukungan BKD, Pemprov Sulbar berupaya memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan, termasuk untuk belanja pegawai, benar-benar menghasilkan kinerja yang maksimal dan mendukung penyusunan R-APBD 2026 yang realistis dan berkelanjutan. (Rls)
