Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memperkokoh pilar kemandirian pangan wilayah di tengah ketidakpastian iklim global. Sebagai langkah strategis, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Dinas Pangan Sulbar kini tengah mematangkan pembentukan Forum Ketahanan Pangan Daerah, Jumat (09/01/2026).
Rencana ini dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Hasanuddin, didampingi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Arjanto, bersama Plt. Kepala Dinas Pangan Sulbar, Adnan.
Wadah Integrasi Kebijakan Strategis
Hasanuddin menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan perwujudan prioritas Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam melindungi masyarakat dari potensi krisis pangan serta menyejahterakan petani lokal.
“Forum ini akan menjadi wadah integrasi kebijakan pangan di Sulawesi Barat. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan kemandirian pangan kita tetap kokoh, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar agar masyarakat tetap terlindungi,” ujar Hasanuddin.
Mitigasi Risiko Iklim dan Penguatan Data
Plt. Kepala Dinas Pangan Sulbar, Adnan, menjelaskan bahwa pembentukan forum ini merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Forum ini akan memposisikan Bapperida sebagai koordinator strategis untuk merespons tantangan yang bersifat kewilayahan.
Tantangan utama yang akan dikawal forum ini meliputi:
Mitigasi Risiko: Menghadapi dampak perubahan iklim dan potensi bencana terhadap lahan pertanian.
Penguatan Data: Membangun sistem data pangan yang akurat dan terintegrasi.
Koordinasi Lintas Sektor: Menyatukan program produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.
Tindak Lanjut Koordinasi ke Sekprov
Sebagai langkah konkret, rencana pembentukan Forum Ketahanan Pangan Daerah ini dijadwalkan akan dilaporkan secara resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, pada Senin (12/01/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh arahan teknis serta petunjuk operasional sebelum forum resmi dikukuhkan.
Dengan hadirnya forum ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih tangguh, responsif terhadap krisis, dan mampu memberikan kepastian bagi kesejahteraan petani di seluruh pelosok Sulawesi Barat. (Rls)
