Mamuju, 8enam.com.-Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan beretika, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja melakukan pengisian Survei Manajemen Konflik pada aplikasi Portal RB Nasional milik Kemenpan RB, Kamis (15/01/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Pedoman Pencegahan Konflik Kepentingan
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi, Andri YB, menjelaskan bahwa survei ini merupakan instrumen monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Permenpan RB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Aturan ini mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mampu mengidentifikasi, mendeklarasikan, dan menindaklanjuti potensi benturan kepentingan dalam tugas sehari-hari.
“Cakupan aturan ini sangat luas, mulai dari mekanisme pelaporan, pengawasan, hingga sanksi. Tujuannya jelas, yakni mencegah korupsi dan menjaga netralitas ASN. Ini juga menjadi indikator vital dalam penilaian Zona Integritas (ZI) untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani),” ujar Andri.
Mengubah Konflik Menjadi Peluang Inovasi
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menekankan bahwa manajemen konflik yang efektif adalah kunci menjaga fokus organisasi. Menurutnya, konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Manajemen konflik sangat penting agar kita tidak terganggu oleh masalah internal yang seharusnya bisa diantisipasi. Dengan sistem yang baik, kita bisa mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk berinovasi dan menjaga lingkungan kerja tetap harmonis serta kolaboratif,” kata Nur Rahmah.
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi 2026
Pengisian survei ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan basis data untuk memetakan efektivitas penanganan konflik kepentingan di lingkungan Pemprov Sulbar. Hasil dari pemetaan ini akan menjadi salah satu poin penting dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026.
Dengan pengisian survei ini, Biro Organisasi memastikan bahwa seluruh tahapan penguatan akuntabilitas kinerja berjalan sesuai jalur, guna menghadirkan pelayanan publik yang tulus dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
