Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan asistensi intensif terkait anggaran kas pendapatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin (19/01/2026). Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan arus kas daerah tetap stabil dan akuntabel di awal tahun anggaran.
Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPKAD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Mohammad Ali Chandra, didampingi tim analis keuangan pusat dan daerah. Asistensi ini menjadi instrumen krusial dalam mendukung misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
Efektivitas Pengelolaan Kas Pendapatan
Asistensi ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi penerimaan daerah yang dikelola Bapenda selaras dengan perencanaan kas di BPKAD. Sinergi kedua instansi ini menjadi kunci utama agar program-program prioritas pembangunan Sulawesi Barat tidak terkendala dari sisi ketersediaan dana.
“Asistensi anggaran kas pendapatan merupakan langkah strategis untuk memastikan penerimaan daerah dikelola secara optimal. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap rupiah yang masuk ke kas daerah tercatat dengan presisi,” ujar Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra.
Menjaga Stabilitas Fiskal Daerah
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai proyeksi bulanan realisasi pendapatan daerah agar terdapat keselarasan antara waktu penerimaan dana dan rencana belanja OPD. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesenjangan kas (cash gap) yang dapat menghambat pelayanan publik.
Beberapa poin utama asistensi meliputi:
- Validasi Target: Mencocokkan target pendapatan bulanan dengan tren realisasi terkini.
- Akuntabilitas Pencatatan: Memastikan sistem pelaporan pendapatan terintegrasi dan real-time.
- Ketepatan Pemanfaatan: Menjamin dana pendapatan segera dapat digunakan untuk membiayai layanan dasar masyarakat.
Komitmen Tata Kelola Keuangan
Melalui asistensi ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya dalam membangun pondasi fiskal yang sehat. Sinergi BPKAD dan Bapenda diharapkan tidak hanya memperkuat struktur keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme birokrasi dalam mengelola aset dan pendapatan negara. (Rls)
