Mamuju, 8enam.com.-Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempertegas komitmennya dalam mengawal penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di lingkungan pemerintah daerah. Melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah Khusus, Inspektorat Sulbar mengikuti rapat koordinasi virtual terkait penilaian Indeks Kepatuhan Belanja PDN bersama pemerintah pusat, Jumat (27/3/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengawasan untuk memastikan belanja daerah memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan industri dalam negeri dan penguatan ekonomi nasional.
Optimalisasi Input Data dan Validasi Sistem
Pertemuan ini difokuskan pada pemecahan kendala teknis dan substantif yang dihadapi OPD dalam proses pelaporan pada aplikasi penilaian indeks. Inspektorat Sulbar secara aktif menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari proses penginputan hingga validasi data, guna merumuskan solusi perbaikan kualitas pelaporan ke depan.
Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa pengawasan ini adalah mandat untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan.
“Partisipasi kami adalah wujud komitmen Inspektorat dalam mendukung kebijakan pusat. Kami terus memperkuat peran pengawasan agar belanja PDN di Sulawesi Barat tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi benar-benar optimal secara substansi,” ungkap M. Natsir.
Dukungan Penuh Gubernur SDK untuk Produk Lokal
Kebijakan peningkatan belanja PDN mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Menurutnya, kepatuhan instansi pemerintah dalam membeli produk lokal adalah langkah konkret untuk meningkatkan daya saing pengusaha daerah dan nasional.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen penuh mendorong penggunaan produk dalam negeri. Ini bukan sekadar angka kepatuhan, melainkan strategi strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih mandiri dan tangguh,” tegas Gubernur SDK.
Sinergi Pusat-Daerah demi Transparansi Belanja
Forum ini menjadi sarana sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan pengawalan ketat dari Inspektorat, diharapkan setiap unit kerja di Pemprov Sulbar semakin disiplin dalam memprioritaskan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa.
Melalui Indeks Kepatuhan Belanja PDN yang terjaga, Sulawesi Barat optimis dapat berkontribusi lebih besar terhadap pemulihan ekonomi nasional sekaligus memajukan ekosistem usaha lokal di Bumi Manakarra. (Rls)
