Makassar, 8enam.com.-Bencana alam tidak mengenal batas administrasi. Menyadari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menyusun langkah strategis bersama BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) guna memantapkan penanganan darurat di wilayah perbatasan kedua provinsi.
Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan responsif, terutama bagi masyarakat yang bermukim di titik-titik rawan perbatasan.
Fokus pada Kecepatan Respon Lintas Batas
Koordinasi penyusunan draf kerja sama ini dilaksanakan di Kantor BPBD Sulsel, Makassar, Rabu (08/04/2026). Mewakili Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ulfian, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyinkronkan substansi kerja sama sebelum dituangkan dalam dokumen resmi.
“Melalui kerja sama ini, koordinasi penanganan bencana di wilayah perbatasan diharapkan bisa lebih efektif. Fokus utama kami adalah memastikan masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan perlindungan yang optimal dan cepat saat terjadi situasi darurat,” ujar Ulfian.
Sinergi Personel dan Logistik
Secara terpisah, Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menekankan bahwa wilayah perbatasan seringkali membutuhkan kolaborasi khusus karena aksesibilitas dan mobilisasi bantuan yang melintasi dua wilayah provinsi.
Draft kerja sama ini mencakup poin-poin krusial, antara lain:
- Pertukaran Informasi: Sistem peringatan dini yang saling terkoneksi antara Sulbar dan Sulsel.
- Dukungan Operasional: Mobilisasi bantuan personel dan peralatan ke titik bencana terdekat di wilayah perbatasan tanpa hambatan birokrasi.
- Manajemen Logistik: Koordinasi distribusi bantuan darurat secara kolektif.
Menuju Sistem Penanggulangan Bencana Tangguh
Yasir Fattah menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari upaya besar mewujudkan ketahanan daerah yang tangguh. Dengan adanya payung hukum kerja sama yang jelas, respon darurat di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih terencana dan terpadu.
“Ini penting agar saat terjadi bencana di perbatasan, penanganannya dilakukan secara kolektif, cepat, dan efektif. Kita tidak lagi bekerja secara parsial, melainkan satu kesatuan sistem penanggulangan bencana,” pungkas Yasir Fattah.
Komitmen BPBD Sulbar dalam memperkuat koordinasi lintas wilayah ini diharapkan menjadi pionir tata kelola kebencanaan berbasis kolaborasi di Pulau Sulawesi, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga di sepanjang garis perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
Editor: Ammar
