Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan workshop strategis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, Rabu (07/01/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap Perangkat Daerah (PD) mampu menyajikan data kinerja yang transparan dan akuntabel.
Langkah ini merupakan perwujudan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Standarisasi Nasional Berdasarkan PermenPANRB
Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Paulus Julius Rahakbauw. Dalam paparannya, ditekankan pentingnya penyusunan laporan yang merujuk pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.
Laporan kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk mengukur efektivitas anggaran terhadap pencapaian target pembangunan.
Evaluasi dan Peningkatan Kualitas
Mewakili Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius, menjelaskan bahwa forum ini juga menjadi ajang evaluasi atas hasil reviu periode sebelumnya.
Reviu Catatan Perbaikan: Membedah kekurangan laporan kinerja PD yang sudah direviu agar tidak terulang kembali.
Peningkatan Kapasitas: Melatih aparatur agar mampu menyusun laporan yang berkualitas, terukur, dan sesuai regulasi terbaru.
Pencapaian Sasaran Strategis: Memastikan setiap program kerja selaras dengan target makro daerah.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas laporan kinerja PD, terutama dari sisi akuntabilitas. Dengan laporan yang transparan dan berkualitas, kita dapat memastikan setiap sasaran strategis daerah tercapai dengan baik,” terang Timothius.
Menuju Birokrasi yang Akuntabel
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Laporan kinerja yang solid akan menjadi cerminan profesionalisme birokrasi dalam mengelola amanah publik, guna mewujudkan kemajuan Sulawesi Barat yang berkelanjutan. (Rls)
