8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Sabtu, 20 September 2025. Diskusi ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik sebagai landasan bagi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, ini merupakan langkah serius untuk mengatasi isu-isu krusial seperti kemiskinan, stunting, dan disabilitas, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Naskah Akademik Jadi Landasan Hukum yang Kuat
Munandar Wijaya menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik adalah langkah awal yang penting dalam membentuk produk hukum daerah. “Kemiskinan, stunting, dan kemiskinan ekstrem adalah persoalan yang ada di Sulbar saat ini. Ini menjadi tantangan kita,” ujarnya.
Dalam diskusi, berbagai masukan dari akademisi, praktisi, dan organisasi sosial dikumpulkan untuk menyempurnakan naskah akademik. Masukan ini mencakup strategi pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga isu-isu baru seperti disabilitas, penyalahgunaan obat terlarang, dan pekerja sosial negatif.
”Jika Perda ini terbentuk, maka akan mengikat segalanya. Bahwa ada aturan yang telah kita buat… untuk kemudian bagaimana mengintervensi segala upaya untuk penyelenggaraan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,” tambah Munandar.
Dengan kolaborasi bersama LPPM Unhas, diharapkan naskah akademik yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Naskah ini akan menjadi dasar bagi DPRD Sulbar untuk merumuskan peraturan daerah yang tidak hanya bersifat rencana, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata. (Rls)
