8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menghadapi tantangan fiskal yang serius di tahun 2026. Dalam rapat paripurna DPRD, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa rancangan APBD 2026 mengalami pemangkasan signifikan, turun dari Rp2,1 triliun menjadi hanya Rp1,7 triliun.
Penurunan anggaran lebih dari Rp300 miliar ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dihentikan, Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang 16,5 peesen, dan Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas hingga 74,6 persen.
Program Prioritas Terancam Mandek
Gubernur Suhardi Duka mengakui dampak besar dari pemangkasan ini. Dengan PAD yang hanya berkisar Rp600 miliar, Sulbar sangat bergantung pada transfer dana pusat yang kini berkurang sekitar 25 persen.
“Pasti tidak ada lagi program pembangunan yang banyak yang kita bisa bikin, karena memang tidak ada uang,” ujar Suhardi Duka.
Ia menambahkan bahwa program prioritas seperti pembangunan jalan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan kemungkinan besar tidak dapat berjalan maksimal.
Situasi ini menuntut Pemprov Sulbar untuk merumuskan strategi anggaran yang lebih bijak dan tetap berpihak pada masyarakat, meskipun dalam keterbatasan fiskal yang nyata. (Rls)
