Penunjukan Rahim Sebagai Unsur Pimpinan DPR Sulbar Dinilai Tidak Sesuai PO Partai, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPP NasDem

Mamuju, 8enam.com.-Kisruh internal Partai NasDem pasca ditunjuknya Abdul Rahim sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada periode tahun 2019 -2024 mendatang menuai tanggapan dari Wakil Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung.

Menurut Martin, adanya komentar dari salah satu pengurus DPW dan kader muda Partai NasDem yang menganggap jika penunjukan Abdul Rahim sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2019-2024, melanggar Peraturan Organisasi (PO), agar sekiranya membaca kembali regulasi tersebut.

“Jadi untuk semua yang bilang melanggar PO itu, baca PO nya baik-baik, yang mana usulan yang mana penetapan, lihat pasal -pasalnya,” tegas Martin, di Hotel D’Maleo, Senin (2/9/19) malam.

Dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem kata Martin, didalamnya juga tercantum hak prerogatif Ketua umum dalam menentukan atau merekomendasikan unsur pimpinan di DPRD, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten.

“Dalam AD/ART pun ada hak prerogatif ketua umum, dan ketua umum pada kesempatan ini, ketika memutuskan sedang melaksanakan hak prerogatif, dan saya ditugaskan kesini untuk memastikan, semua keputusan ketua umum itu dilaksanakan,” ungkapnya. (FM/edo)