8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan berkualitas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara proaktif menindaklanjuti hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki, bersama jajarannya, melakukan pemantauan tindak lanjut di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar pada Rabu, 12 November 2025.
Memacu Kualitas Sesuai Misi Gubernur
Pemantauan ini dilaksanakan menyusul pendampingan yang telah dilakukan oleh Tim Pelayanan Publik (Yanlik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Mamuju pada 30 Oktober lalu.
Subuki menjelaskan, tujuan utama pemantauan adalah memacu peningkatan kualitas layanan publik, sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
“Hari ini kami memantau terlebih dahulu di Disnaker dan Dinsos Sulbar, sebab kami cermati kedua penyelenggara pelayanan tersebut masih membutuhkan pendampingan teknis agar bukti dukung segera dimaksimalkan,” terang Subuki.
Optimisme di Tengah Tantangan Data
Sekretaris Disnaker Sulbar, Muhammad Alwi, mengakui bahwa masih ada beberapa bukti dukung yang belum dapat disiapkan karena minimnya produk data pendukung dari Bidang Teknis.
“Kendati kami sedikit mendapatkan hambatan dalam pengumpulan bukti dukung, kami optimis akan ada penambahan bukti dukung sesuai target waktu yang diberikan Tim Yanlik KemenPANRB,” kata Alwi.
Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, mengapresiasi inisiatif Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang turun langsung ke lapangan.
“Selain memantau progres pemenuhan bukti dukung, kegiatan ini kita harapkan dapat memberi motivasi ke organisasi penyelenggara pelayanan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan agar lebih sesuai standar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Rahmah. (Rls)
