8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan kepatuhan lingkungan di sektor pertambangan dengan menggelar Exit Meeting pada Kamis, 18 September 2025. Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini merupakan tindak lanjut dari audit kepatuhan pendahuluan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, dan sejumlah instansi teknis.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyampaikan laporan pendahuluan hasil audit dan memastikan perusahaan tambang di Sulbar mematuhi semua regulasi lingkungan hidup. Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan izin pengelolaan, kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga pemenuhan aspek teknis operasional yang berdampak pada kualitas udara, air, dan masyarakat sekitar.
Acara ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, didampingi oleh Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, serta perwakilan dari Inspektorat Sulbar. Turut hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas PMPTSP, dan pejabat terkait lainnya.
Menurut Darwis Damir, laporan pendahuluan ini sangat penting sebagai bahan sinkronisasi, koordinasi, konsultasi, dan transparansi dalam proses perencanaan dan pengawasan daerah. Ia menambahkan, hasil pemeriksaan ini akan mendorong perangkat daerah untuk lebih disiplin dalam pengawasan dan mematuhi regulasi.
Laporan ini juga akan menjadi dasar untuk perbaikan kinerja perangkat daerah agar pengawasan pertambangan di Sulbar menjadi lebih optimal. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Melalui komitmen bersama ini, Pemprov Sulbar berharap risiko pelanggaran lingkungan di sektor pertambangan dapat ditekan, sekaligus mendorong praktik usaha tambang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. (Rls)
