Pemprov Sulbar Cari ‘Jalan Tengah’ ke PT SMI, Gubernur SDK Siapkan Terobosan Hadapi Pemotongan Anggaran Rp 330 Miliar

Jakarta, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), bertindak antisipatif menghadapi ancaman pengetatan fiskal dari pemerintah pusat. Gubernur SDK melakukan audiensi dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Selasa 4 Oktober 2025, untuk memastikan dukungan pembiayaan bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur Sulbar.

Langkah ini diambil menyusul rencana penyesuaian fiskal tahun 2026 yang diperkirakan berdampak pada pemotongan anggaran sebesar Rp330 miliar dari rencana pendapatan dan belanja daerah Sulbar.

Gubernur SDK menegaskan, di tengah kondisi fiskal yang ketat, Pemprov berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan tanpa mengganggu hak-hak dasar masyarakat dan ASN.

“Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah menambah pinjaman baru guna menata kembali kewajiban pembiayaan yang sudah berjalan. Ini tanpa mengganggu hak-hak dasar masyarakat dan ASN, khususnya tunjangan guru dan TPP pegawai negeri,” ujar SDK.

Kerja, Bukan Mengeluh : Utang Masa Lalu Bukan Penghalang

Diketahui, Pemprov Sulbar masih memiliki utang kepada PT SMI sebesar Rp280 miliar dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun, Gubernur SDK memastikan utang masa lalu ini tidak akan menjadi hambatan.

“Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami memikul amanah besar rakyat Sulbar untuk merealisasikan Pancadaya Sulbar sebagaimana janji kampanye. Karena itu, kami memilih untuk bekerja, bukan mengeluh, dan mencari solusi konkret,” tambahnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulbar untuk tidak pasrah menghadapi kebijakan efisiensi pusat, melainkan terus mencari terobosan agar agenda pembangunan dan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD 2025–2030 tetap berjalan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Audiensi strategis ini turut didampingi Wakil Ketua dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Sekretaris Daerah Junda Maulana, serta jajaran biro dan tim teknis Pemprov Sulbar. (Rls)