8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Seluruh Perintah Daerah (Pemda) diharapkan semakin kreatif untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan oleh Guberrnur Sulbar, Ali Baal Masdar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kementerian Keuangan Sulbar di Aula Lantai V Kantor Kementrian Keuangan Sulbar, Kamis (30/1/2020).
Rapat koordinasi tahun ini mengusung tema Review Capaian Kinerja Tahun 2019 dan rencana kerja 2020.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar mengatakan, dalam sistem Pemerintahan Pusat, Daerah maupun Kota diperlukan suatu koordinasi dan sinergi dari berbagai kepentingan, dimana Sulbar memiliki potensi SDA yang sangat besar seperti potensi Pengembangan usaha Pertanian, perkebunan dan kekayaan hasil laut yang sudah menjadi tulang punggung perekonomian Sulbar.
“Pada kesempatan ini saya selaku Gubernur Sulbar yang juga selaku wakil Pemerintah Pusat, mendorong kiranya seluruh pemerintah daerah semakin kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Ali Baal Masdar.
Lebih lanjut disampaikan, terdapat peluang besar yang perlu diantisipasi tentang kesiapan Sulbar menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara yang baru, begitupun sinkronisasi perencanaan dan program antar pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan dalam upaya memaksimalkan keunggulan komparatif masing-masing daerah.
“Saya berharap masih banyak kegiatan produksi yang bisa dimaksimalkan seperti dunia usaha dari kalangan muda mudi,” tandasnya.
Sementara Kepala Kementerian Keuangan Sulbar, Imi Eko Saputro dalam laporanya menyampaikan bahwa, Kementerian Keuangan selaku Otoritas Fiskal menjalankan beberapa tugas yang secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi Perekonomian Negara, diantaranya tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan negara atau pajak, bea cukai, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN) dan menyusun kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi makro.
“Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pimpinan yang menunjukkan bahwa kita semua memiliki keinginan dan perhatian yang sama yaitu Sulbar yang maju dan malaqbiq,” ungkapnya.
Mengingat luasnya cakupan tugas tersebut kata Imi, maka berpengaruh juga terhadap struktur Kementerian Keuangan. Selain itu menurut Imi perlu diinformasikan bahwa Organisasi Kementerian Keuangan berbentuk Holding Company, dengan jumlah Direktorat Jenderal atau Badan 9 diantaranya Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara yang terkoordinasi di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, dan pengawas internal yakni Inspektorat Jenderal.
“Rapat koordinasi capaian kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 merupakan salah satu langkah untuk meraih Sulbar yang maju, malaqbiq dan bermartabat,” sebut Imi.
Dengan luasnya cakupan tugas atau fungsi dan rentang kendali organisasi, sambungnya, diperlukan koordinasi yang baik antar Unit Eselon I dan seluruh instansi vertikal di bawahnya. Dimakan kegiatan tersebut sebagai bentuk pengejawantahan sinergi antar unit Kementerian Keuangan, dan sinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk seluruh peserta yang hadir.
Masih kata Imi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Imi atas capaian kinerja strategis seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Sulbar, dan sekaligus menginformasikan rencana strategis di tahun 2020.
“Dan pada akhirnya, kami berharap semoga sinergi yang kita bangun bersama, menjadi daya dorong bagi Sulawesi Barat untuk terus maju dan malaqbi,” beber Imi.
Adapun total alokasi belanja APBN Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sulbar mencapai Rp 11, 06 triliun, dengan rincian alokasi satker Kementerian Lembaga mencapai Rp 3,85 Triliun dan TKDD mencapai Rp 7,22 triliun
Dengan total APBD Seluruh Pemerintah daerah di Sulbar mencapai Rp 8,41 Triliun, maka persentase TKDD mencapai 87 persen dari total pemdapatan dalam APBD. Hal tersebut membuktikan ketergantungan atas pendanaan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. (farid)
Advetorial
