Mamuju, 8enam.com.-Di saat sebagian besar aktivitas birokrasi melambat selama masa libur Idulfitri 1447 H, denyut informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat justru tetap terjaga. Agen kehumasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan dedikasi tinggi dengan konsisten menyebarluaskan informasi pembangunan melalui kanal terintegrasi, Kamis (26/3/2026).
Pantauan pada sistem komunikasi internal menunjukkan arus informasi publik tidak terputus. Berbagai pembaruan terkait layanan kesehatan, infrastruktur, hingga agenda strategis pemerintahan tetap dipublikasikan secara rutin di media sosial dan portal resmi masing-masing perangkat daerah.
Kehumasan sebagai Jembatan Pembangunan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen para agen humas tersebut. Menurutnya, konsistensi ini membuktikan bahwa pelayanan informasi publik di Sulawesi Barat tidak mengenal jeda waktu.
”Kami mengapresiasi kerja keras para agen kehumasan OPD. Komitmen mereka menjadi bukti nyata bahwa pelayanan informasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah momentum hari besar. Ini adalah bentuk pengabdian agar masyarakat tetap mendapatkan akses informasi yang akurat,” ujar Ridwan Djafar.
Sosialisasi Program Panca Daya SDK
Optimalisasi peran humas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Fokus utamanya adalah memperkuat pemahaman masyarakat terhadap program strategis daerah, khususnya visi Panca Daya Sulbar Maju dan Sejahtera.
Melalui narasi yang mudah dipahami, agen humas berperan penting dalam mentransformasikan kebijakan pemerintah menjadi informasi yang bermanfaat bagi warga. Kehadiran informasi yang konsisten di tengah suasana libur juga menjadi penegas bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar tetap hadir dan bekerja untuk rakyat.
Menjaga Kepercayaan Publik
Diskominfo SP Sulbar menilai keberlanjutan arus informasi ini sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik (public trust). Dengan transparansi yang terjaga, masyarakat dapat memantau setiap progres pembangunan dan layanan dasar yang tetap disiagakan oleh pemerintah daerah.
Melalui sinergi kehumasan yang solid, Pemprov Sulawesi Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif demi kemajuan Tanah Malaqbi di masa depan. (Rls)
