Mateng, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendalam terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Kamis (09/04/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan dasar kebencanaan yang berkualitas dan terukur.
Kegiatan yang berpusat di Kantor BPBD Mateng ini mencakup evaluasi kinerja, pembinaan, hingga pengawasan ketat terhadap implementasi standar operasional yang telah ditetapkan secara nasional.
Optimalisasi Arahan Pimpinan Daerah
Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam merespons potensi bencana. Fokus utamanya adalah transformasi pelayanan dari sekadar rutinitas menjadi sistem yang tangguh dan responsif.
Tim evaluasi dari Provinsi membedah berbagai indikator krusial di Mamuju Tengah, meliputi:
- Kesiapsiagaan Daerah: Meninjau kecepatan respon dan ketepatan skenario penanganan.
- Kapasitas Kelembagaan: Penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia di lapangan.
- Sistem Koordinasi: Memastikan sinkronisasi penanggulangan bencana antarinstansi berjalan tanpa hambatan.
- Kesiapan Sumber Daya: Audit ketersediaan logistik dan peralatan teknis.
Pelayanan Efektif dan Terukur
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menjelaskan bahwa kehadiran tim provinsi bukan sekadar melakukan penilaian, melainkan memberikan pendampingan agar pelayanan kebencanaan di tingkat kabupaten semakin efektif.
“Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan dasar kebencanaan kepada masyarakat benar-benar terpenuhi sesuai standar. Melalui pembinaan dan pengawasan ini, kita ingin kapasitas BPBD Mateng terus meningkat dalam menghadapi setiap potensi ancaman,” tegas Yasir Fattah.
Perlindungan Masyarakat Sebagai Prioritas
Implementasi SPM yang optimal di Mamuju Tengah diharapkan menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat, mulai dari tahap pencegahan dini, kesiapsiagaan, hingga tindakan tanggap darurat yang presisi.
Dengan standarisasi yang terjaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis bahwa risiko dampak bencana dapat diminimalisir, sekaligus menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan perlindungan yang layak dan profesional saat situasi krisis terjadi di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
