
Mamasa, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan pendampingan intensif kepada BPBD Kabupaten Mamasa.
Pendampingan ini difokuskan pada pengumpulan data sekunder di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tahapan krusial dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Mamasa Tahun 2026–2030.
Tim Ahli BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Silang, mendampingi BPBD Mamasa menyasar OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Data yang dikumpulkan mencakup aspek kependudukan, sosial, kesehatan, hingga infrastruktur.
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menjelaskan bahwa pendampingan ini adalah wujud komitmen Pemprov Sulbar untuk memastikan dokumen kebencanaan yang disusun akurat dan terukur.
“Pendampingan ini menjadi bentuk sinergi antara BPBD provinsi dan kabupaten dalam memastikan data yang digunakan dalam kajian risiko benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan. Ini penting agar setiap program penanggulangan bencana nantinya dapat tepat sasaran,” kata Yasir Fattah.
Ia menegaskan, kegiatan ini adalah implementasi dari instruksi Gubernur Suhardi Duka yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam penanggulangan bencana.
“Dengan dukungan seluruh OPD, diharapkan dokumen KRB Mamasa 2026–2030 dapat menjadi rujukan strategis bagi pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana,” tambahnya.
Kegiatan ini akan berlanjut hingga seluruh instansi terkait di Mamasa terlibat aktif, sebelum memasuki tahap analisis dan penyusunan dokumen akhir. (Rls)
8enam.com Media Online Sulawesi Barat