8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Kejadian kaburnya pasien covid-19 dari RS Regional Sulbar menjadi perbincangan publik, bahkan vidionya viral di jejaring media sosial WhatsApp.
Menyikapi laporan tentang informasi yang beredar di masyarakat tentang kondisi pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Regional Sulbar, serta adanya pasien yang melarikan diri dari RS tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menggelar rapat gabungan Pansus untuk membahas persoalan tersebut dengan memanggil Dirut RS Regional dan Sekprov Sulbar, Selasa (2/6/2020).
Dalam rapat secara virtual tersebut Ketua DPRD Sulbar, St Suraidah Suhardi mengatakan dengan adanya kejadian ini dinilai sudah sangat mencoreng nama baik Sulawesi Barat itu sendiri, apalagi sudah menjadi pemberitaan nasional. Dimana ini juga menjadi bukti refocusing anggaran yang telah disalurkan tidak dimaksimalkan.
“Kita berharap refocusing atau pengalokasian anggaran ini betul betul digunakan. Akan tetapi fakta yang ada masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,’’ kata Suraidah.
Menanggapai hal tersebut Sekprov Sulbar Muhammmad Idris mengatakan, permasalahan itu membutuhkan pemikiran yang matang secara bersama-sama dan berupaya menguatkan para tenaga medis.
“Mari kita bersama-sama menguatkan kedepan para tenaga medis kita, jika tenaga medis kita tidak kuat maka akan berimbas pada yang lainnya,” kata Sekprov Sulbar
lebih lanjut dikatakan bahwa penanganan Covid-19 di tiga bidang pada dasarnya dinilai tidak melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dikalangan pusat maupun di daerah itu sendiri.
Direktur RSUD Regional Sulbar, dr. Indahwati Nursyamsih menyayangkan kejadian tersebut, pasalnya tiga pasien tersebut sementara dalam proses penyembuhan sesuai protokoler kesehatan yang telah diatur oleh Kemenkes RI.
“Pasien yang melarikan diri dinilai memang mengalami tekanan psikologis dan tekanan luar dari keluarga, sehingga menyebabkan pasien mengalami stress dan tidak mengindahkan prosedur kesehatan yang semestinya dilalui,” ungkap Indahwati.
“Hal itu justru berbahaya bagi pihak keluarga dan masyarakat sekitar, belum lagi informasinya sudah beredar ke tingkat nasional, yang membuat nama baik Pemprov sulbar serta gugus tugas menjadi tidak baik dimata masyarakat,” tambahnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Abdul Halim dan beberapa anggota dewan lainnya serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. (humas dprd-ancha)
Advetorial
