Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan lompatan besar dalam digitalisasi tata kelola keuangan. Melalui aplikasi SIPAMANDAR (Sistem Informasi Pencairan Dana dan Penataan Arsip Perbendaharaan), BPKAD kini resmi mengintegrasikan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, Rabu (21/01/2026).
Langkah ini merupakan solusi inovatif untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026, sekaligus menjalankan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Efisiensi Anggaran: Kurangi Kertas dan Percepat Cair
Kepala BPKAD Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menjelaskan bahwa implementasi TTE melalui kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) BSSN ini akan mengubah pola kerja perbendaharaan daerah menjadi jauh lebih hemat.
”Hasil live testing menunjukkan sistem berjalan sangat baik. Penerapan TTE secara penuh akan memangkas belanja operasional, terutama penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan biaya penggandaan dokumen. Dokumen seperti SPP, SPM, hingga SP2D kini bisa ditandatangani secara digital dengan keamanan tinggi,” ungkap Ali Chandra.
Integrasi e-Meterai dalam Satu Sistem
Tak hanya TTE, BPKAD juga merencanakan kerja sama dengan distributor e-Meterai. Nantinya, seluruh dokumen pencairan dana yang memerlukan materai tidak lagi menggunakan materai tempel manual.
“Ke depan, dokumen yang wajib bermaterai akan menggunakan e-Meterai yang terintegrasi langsung dalam aplikasi SIPAMANDAR. Semuanya dilakukan secara digital, sehingga proses pencairan dana menjadi lebih transparan, tertib administrasi, dan minim risiko kebocoran,” tambah Ali Chandra.
Dukungan BSSN dan Peningkatan Indeks SPBE
Kegiatan uji coba ini difasilitasi oleh Diskominfo Sulbar dan dipantau langsung secara daring oleh Tim Teknis BsrE-BSSN. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Syaharuddin, menegaskan bahwa digitalisasi ini adalah bentuk adaptasi terhadap pengurangan dana transfer dari pusat.
”Pemanfaatan TTE bukan hanya soal kecepatan, tapi juga keabsahan dokumen. Dokumen digital jauh lebih sulit dipalsukan. Selain itu, ini merupakan kontribusi nyata BPKAD dalam meningkatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Barat,” jelas Syaharuddin.
Dengan suksesnya uji coba ini, BPKAD Sulbar berkomitmen menjadi pelopor pengelolaan keuangan daerah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan melalui kebijakan paperless office. (Rls)
