Mamuju, 8enam.com.-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memacu semangat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk serius dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini ditegaskan dalam Sosialisasi Penyusunan LPPD Tahun 2026 atas Kinerja 2025 di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (24/2/2026).
Langkah ini sejalan dengan salah satu pilar Pancadaya Gubernur Suhardi Duka (SDK), yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta pelayanan dasar yang berkualitas.
LPPD: Cermin Kinerja di Mata Pusat
Sekprov Junda menekankan bahwa LPPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan rapor resmi yang menentukan cara Pemerintah Pusat melihat kualitas pembangunan di Sulawesi Barat. Parameter krusial seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga gini rasio, semuanya terangkum dalam laporan tersebut.
”Penilaian pemerintah pusat terhadap daerah sangat dipengaruhi oleh LPPD. Jika skor kita rendah, daerah dianggap berkinerja lemah, dan itu berdampak pada berkurangnya perhatian atau dukungan dari pusat,” tegas Junda Maulana.
Tantangan Input Data dan Eviden
Meski indikator makro Sulawesi Barat menunjukkan tren positif—seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan angka pengangguran yang termasuk terendah di Indonesia—Sekprov mengingatkan bahwa semua prestasi itu akan sia-sia jika tidak terdokumentasi dengan baik dalam sistem.
“Kerja lapangan sudah bagus, tapi masalahnya seringkali ada pada penginputan. Data dan eviden (bukti fisik) harus lengkap. Kalau kita bekerja maksimal tapi tidak diinput dengan benar ke sistem, ya tidak akan terbaca oleh pusat,” ujarnya.
Sinergi Provinsi dan Kabupaten
Sekprov juga memberikan catatan khusus mengenai pentingnya sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten. Mengingat nilai provinsi merupakan agregat dari kinerja kabupaten, alur data dari daerah tingkat dua menjadi sangat vital.
Junda mengingatkan kejadian tahun lalu di mana salah satu kabupaten tidak melakukan penginputan, yang berdampak pada skor kolektif Provinsi Sulbar. “Tahun ini, seluruh bupati atau perwakilannya telah bersepakat untuk memastikan proses penginputan berjalan maksimal dan tepat waktu,” tambah Junda.
Dengan data yang solid dan eviden yang akurat, Pemprov Sulbar optimistis nilai LPPD tahun ini akan melonjak, sekaligus membuktikan bahwa akselerasi pembangunan di bawah kepemimpinan SDK-JSM berjalan di jalur yang tepat. (Rls)
