MTsN Binanga Mamuju Diduga Melakukan Pungli

Mamuju, 8enam.com.-MTsN Binanga Mamuju diduga terlibat dalam Pungutan Liar (Pungli). Hal tersebut, dilakukan saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018, dimana pihak sekolah hanya akan menerima siswa sebanyak 265 orang untuk delapan kelas, sedangkan pendaftar kurang lebih 300 siswa.

Sehingga komite sekolah dengan disetujui oleh pihak sekolah untuk menambah penerimaan dengan kategori lulus cadangan. Itu dilakukan karena masih ada kelas yang sudah dibangun, namun tidak memiliki fasilitas ruangan.

Dari 32 siswa yang lulus cadangan, pihak komite membebankan kepada siswa untuk membayar pengadaan kursi dan meja sebesar Rp 400.000 awalnya, namun sempat ditiadakan kembali karena kebanyakan orang tua siswa protes atas kebijakan itu.

Namun setelah proses belajar mengajar akan dimulai, pihak komite maupun sekolah kembali  melakukan pertemuan dengan orang tua maupun wali siswa yang lulus cadangan, Minggu (15/7/2018). Kali ini pihaknya membebankan kepada siswa untuk pengadaan kursi dan meja sebesar Rp 400.000.

Kepala Sekolah MTSN Binanga Mamuju, Ponia mengatakan, ruangan baru yang sudah jadi tidak memiliki fasilitas dikarenakan dana BOS maupun anggaran lainnya sudah tidak ada untuk pengadaan fasilitas tersebut.

“Kita juga sudah meminta bantuan ke pihak Kemenag Sulbar namun tidak dibantu juga. Makanya tidak ada fasilitas dalam ruangan baru tersebut,” kata Ponia, Minggu (15/7/2018)

Sedangkan, Ketua Komite Sekolah, Muhammad Farid Yusuf mengungkapkan, pengadaan mobiler dilakukan dengan membebankan kepada siswa yang lulus cadangan agar bisa mengikuti proses mengajar seperti biasanya.

“Ini kita lakukan agar siswa yang lulus cadangan bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Jadi tidak belajar didalam ruangan perpustakaan dengan melantai,” ungkap Farid.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Ahmad menyampaikan bahwa, pihak panitia maupun komite sekolah sudah menjebaknya untuk melakukan pembayaran untuk pengadaan mobiler.

“Dari awal saya tidak setuju makanya saya pindahkan anak saya ke SMP, namun saya ditelpon panitia dan Komite untuk tetap melakukan pendaftaran ulang karena tidak akan dibebani, namun hari ini (Minggu 15 Juli, red) kita disuruh lagi membayar kan ini kita dijebak,” tutur Ahmad.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dahliah, pengadaan mobiler tidak masuk akal awalnya disuruh membayar Rp 400.000, dikembalikan dan disuruh kembali membayar.

“Jelas ini ada pungli yang sengaja dilakukan kepada siswa yang lulus cadangan, kenapa mesti diluluskan kalau disuruh membayar pengadaan kursi dan meja, ini bukan persoalan membayarnya tapi tidak konsisten pihak penyelenggara,” tandasnya. (H/edo)