Merencanakan Pembangunan Tanpa Data Sama Dengan Merencanakan Kegagalan

Mateng, 8enam.com.-Merencanakan pembangunan tanpa data sama dengan merencanakan kegagalan. Demikian disampaikan Kadis PMD Mamuju Tengah, Dzulkifli pada Pelatihan Admin Desa untuk kegiatan Pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang berlangsung di Aula Wisma Fadilah, yang diikuti oleh para operator Sistem Informasi Desa (SID) Se Kabupaten Mateng, Rabu (14/7/2021).

SIPBM kata Dzulkifli, adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya.

“SIPBM ini bertujuan untuk membangun Bank Data yang bersifat mikro, kenapa karna ini untuk di desa kita sendiri, yang pengembangannya terhadap 8 tipologi Desa, termasuk program-program lain yang ada di desa tersebut,” kata Dzukifli.

“Merencanakan pembangunan tanpa data sama dengan merencanakan kegagalan, inilah pentingnya data, SIPBM ini hadir untuk menjawab semua persoalan itu,” sambungnya.

Dia berharap agar SIPBM ini dapat digunakan dengan baik, bukan hanya pada hari ini saja, tetapi ini harus berkesinambungan di setiap desa masing-masing karena ini dapat memperbaiki segala bentuk potensi yang ada di desa.

Senada dengan itu, Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar juga menyampaikan bahwa setiap urusan kebijakan pemerintah itu basicnya adalah data yang akurat, sering sekali kebijakan yang dikeluarkan itu kurang optimal karena data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan apabila kebijakan dan program kegiatan itu tidak didukung oleh data yang akurat.

Dengan kehadiran SIPBM ini kata Askary, nantinya semua data-data makin jelas kita akan ketahui, dimana program SIPBM ini nantinya akan sangat membantu pemerintah karena ini adalah program yang penyiapan data dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan karna semua pelaku-pelaku pendataannya direkrut oleh semua desa dan dimanfaatkan masyarakat yang ada di desa, sehingga ketepatan sasaran yang akan didata dari informasi data itu sangat valid.

“Keberhasilan pemerintah desa tidak hanya diukur seberapa besar infrastruktur yang dibuat, tetapi keberhasilan pemerintah desa bisa diukur dari seberapa besar tingkat partisipasi dan kemandirian desa itu sendiri,” ungkap Askary. (A-51/amr)