8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat finalisasi intensif terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Rapat ini dihadiri oleh tim pendamping teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar.
Fokus pada 30 Indikator Penilaian
Langkah finalisasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pendampingan BPKPD, bertujuan memastikan proses digitalisasi berjalan terarah, terintegrasi, dan menghasilkan nilai optimal saat evaluasi.
Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, memimpin rapat dan menekankan pentingnya sinergi tim.
“SPBE adalah sebuah kebutuhan untuk mempercepat transformasi pelayanan publik. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses dan dokumen yang disiapkan benar-benar mencerminkan kemajuan nyata BPKPD dalam hal tata kelola digital,” ungkap Fahri Yusuf.
Pihak Kominfo Sulbar, yang diwakili oleh Darna Basmi dan tim, memberikan pembinaan teknis terkait penyusunan evidence SPBE 2025. Darna Basmi menjelaskan bahwa penilaian tahun ini lebih ketat, dengan 30 indikator penilaian yang harus dipenuhi setiap perangkat daerah.
“Harapannya, seluruh indikator di BPKPD bisa mencapai level V, sehingga hasil akhir evaluasi dapat memberikan penilaian yang memuaskan,” terangnya.
Komitmen Mewujudkan Birokrasi Adaptif
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, secara terpisah menyampaikan bahwa pendampingan teknis ini adalah bentuk keseriusan BPKPD dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan digitalisasi di BPKPD berjalan terarah dan memberikan dampak nyata pada efisiensi serta kecepatan pelayanan publik,” ujar Ali Chandra.
Melalui penerapan SPBE yang berkualitas dan dukungan Tim SPBE Provinsi, BPKPD Sulbar bertekad menjadi garda terdepan dalam mewujudkan birokrasi digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
