Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi dengan PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar guna menuntaskan target rasio elektrifikasi di wilayah Bumi Manakarra. Fokus utama saat ini adalah melistriki 19 desa yang hingga kini masih terkendala akses geografis yang ekstrem.
Pertemuan strategis ini berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, yang menerima kunjungan Manager PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, Rabu (21/01/2026).
Tantangan Medan Ekstrem dan Akses Jalan
Manager PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, mengungkapkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Sulbar saat ini telah menyentuh angka 90,97 persen. Namun, tantangan besar masih tersisa pada 19 desa yang belum berlistrik.
”Ada 17 desa dengan kondisi akses jalan sangat ekstrem yang menyulitkan mobilisasi material. Selain itu, ada tantangan khusus di wilayah kepulauan seperti Pulau Karampuang dan Bala Balakang,” jelas Izbet. Sebagai langkah nyata, PLN UP2K telah merencanakan pembangunan jaringan di 20 lokasi dusun dan desa sepanjang tahun 2025-2026.
Sinkronisasi Program Listrik Gratis (BPBL)
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah PLN. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pembangunan jaringan oleh PLN dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) atau listrik gratis dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
”Kami meminta Pemerintah Kabupaten untuk memprioritaskan peningkatan akses jalan ke desa-desa tersebut. Tanpa jalan yang memadai, mobilisasi tiang dan kabel listrik akan terus terhambat,” tegas Bujaeramy.
Dinas ESDM juga membuka ruang bagi para Kepala Desa dan Lurah untuk segera mengusulkan data warga yang belum memiliki kWh meter sendiri agar bisa diakomodir dalam program subsidi listrik gratis.
Dukung Misi Kesejahteraan SDK-JSM
Upaya percepatan kelistrikan desa ini merupakan implementasi langsung dari visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mengentaskan kemiskinan. Akses listrik dinilai sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif di pedesaan.
Terkait status khusus di Pulau Karampuang, Dinas ESDM berkomitmen melakukan evaluasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan penyediaan tenaga listrik di wilayah wisata tersebut dapat segera optimal. (Rls)
