8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Komitmen terhadap Pancasila haruslah diaudit terhadap kebijakan dan sikap perilaku sehari-hari. Dan mempersoalkan kesalahan baca urutan pancasila berdimensi politis kekuasaan. Hal tersebut di katakan oleh ketua DPD GAMKI Sulbar, Kristian via WhatsApp belum lama ini.
Menurutnya, mempersoalkan komitmen terhadap Pancasila hanya karena kesalahan membaca urutan terlalu berdimensi politis kekuasaan. Apalagi tanpa mendudukkan masalah secara tepat tetapi langsung mengarah pada isu pemberhentian, impeachment dll.
“Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, kami sepakat bahwa pada tataran implementatif, jarak antara cita-cita ideal sila pertama dengan sila kelima masih sangat jauh.
Dia katakan, masih banyak pejabat negara atau penyelenggara negara yang mengaku beragama dan mempercayai keberadaan Tuhan, tetapi tidak tercermin dalam nilai dan tata perilakunya sehari-hari yang justru melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Bahkan mereka sama sekali tidak mendistribusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mereka hanya mementingkan kepentingan diri, kelompok dan golongannya. Ketimpangan-ketimpangan semacam ini yang seharusnya mendapat perhatian publik,” ujarnya.
“Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk fokus pada Isu-isu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial yang lebih substantif dari pada pragmatisme politik jangka pendek yang semata-mata mengenai kontestasi dan kekuasaan,” sambung Kristian. (Edo)
