Massa Aksi Sebut Pj Gubernur Sulbar Hanya Pencitraan Tidak Ada Aksi Nyata

Mamuju, 8enam.com.-Massa aksi Aliansi Pemuda Sulbar, gabungan dari organisasi HMI Cabang Manakarra, IPMA Pasangkayu, Ipmapus Mamuju, IPM Mateng, Ipmata Tapalang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/8/2022).

Aksi Unras Aliansi Pemuda Sulbar sempat ricuh, namun bisa dikendalikan, dengan penjagaan ketat Satpol PP dan Kepolisian.

Massa aksi memaksa masuk dan ingin bertemu langsung dengan Akmal Malik untuk menyampaikan tuntutannya, dan tidak menerima perwakilan.

Ketua HMI Cabang Manakarra, Ansar menjelaskan, Pj. Gubernur (Akmal Malik) hanya pencitraan. Dia hanya konsep saja tidak ada aksi nyata.

“Sejumlah catatan kami dia hanya pencitraan di media,” ucapnya.

Sebut saja kata Ansar, tidak adanya kejelasan rencana penerbangan rute penerbangan Mamuju-Jakarta, malah harga tiket yang lebih mahal Mamuju-Makassar.

“Dia juga berjanji mengundang Kementan (Kementerian Pertanian) ke Sulbar untuk menyelesaikan persoalan harga sawit, serta pencabutan izin perusahaan yang mempermainkan harga sawit atas kordinasi dari Menko Maritim. Namun semua hanya omong kosong,” sebutnya.

Selain itu pengelolaan air asin jadi air tawar dan akan membangun ruang publik di Karampuang, bantu pelaku usaha lokal dengan optimalisasi kredit perbankan, data presisi, bangun mess Pemprov Sulbar untuk optimalisasi PAD, namun semua sebatas pencitraan media.

Masih kata Ansar, kekeliruan lain Akmal Malik mewajibkan OPD mengerjakan 5 hektar lahan pertanian, membuat tapal batas padahal bukan yang urgen.

Selain itu, masuk Tvone habiskan anggaran hanya menjelaskan konsep teori tanpa realisasi, ke Belgia tidak jelas outputnya, kegagalan mengelola DAK di Dinas Perikanan dan Kelautan sehingga 9 miliar dikembalikan ke Kas Negara.

“Kepemimpinan Pj. Gubernur Akmal Malik sesuai data BPS ekonomi kita menurun, kualitas pendidikan yang menurun dan stunting masih jadi masalah besar,” ucapnya.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta kejelasan terkait pengelolaan dana PEN, perjelas pertanggungjawaban BUMD 1,5 miliar, perjelas RTRW Sulbar, perjelas izin-izin tambang serta menyelesaikan konflik agraria.

Staf Ahli Gubernur, Muh. Ali Chandra ditemui disela unjuk rasa mengatakan, dirinya ditunjuk untuk mewakili Pj. Gubernur Akmal Malik untuk menerima penyampaian tuntutan massa aksi.

“Saya ditunjuk untuk mewakili, tapi adik-adik tidak mau perwakilan. Yah mau bagaimana?” ucapnya.

Dari Ali Chandra juga diketahui Pj. Gubernur Sulbar sedang padat agendanya dan akan menerima perwakilan dari Mahkamah Konstitusi.

Berikut tuntutan massa aksi aliansi pemuda Sulbar.

Perjelas Pekerjaan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

Menagih janji pj Gubernur untuk menghadirkan kementrian di sulbar.

Transparansi hasil asesmen birokrasi di lingkup pemerintahan di Sulbar.

Transparansi hasil sidak seluruh OPO di Sulbar.

Hasil kinerja pj kadis pendidikan sekaligus kepala inspektorat.

DAK 9 M dinas perikanan dan kelautan yang dikembalikan ke kas negara.

Dana PEN sulbar.

Perjelas pertanggung jawaban BUMD 1,5 m.

Menolak revisi Perda.

Tambang di Sulbar.

Mendesak pj gubernur pembebasan hutan lindung di Sulbar

Perjelas RT RW Sulawesi Barat

Perjelas kasus sengketa Iahan antara perusahaan dengan masyarakat. (Anhr/red)