Mamuju, 8enam.com.-Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju mendapat dukungan penuh dari tingkat pusat. Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi (MZS), menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemekaran ini hingga ke pemerintahan pusat demi memperkuat fungsi ibu kota provinsi dan mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.
Penegasan itu disampaikan Zulfikar dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Pembentukan DOB Kota Mamuju, yang diselenggarakan oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, di Hotel Maleo Town Square (MATOS), pada Kamis (4/12/2025).
FGD ini bertujuan memperbarui kajian akademik pemekaran wilayah yang disusun bersama Universitas Brawijaya Malang. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Raja Mamuju Bau Akram Dai, serta perwakilan akademisi dan pejabat terkait.
Bukan Sekadar Aspirasi Lokal, Tapi Proyek Strategis
Zulfikar Suhardi menegaskan bahwa pembentukan Kota Mamuju merupakan proyek strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Sulbar, bukan hanya aspirasi lokal semata.
“Kota Mamuju adalah pusat pemerintahan provinsi. Maka statusnya harus sejalan dengan fungsi strategisnya. Transformasi menjadi DOB kota akan memperbaiki tata kelola, memperkuat layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujar Zulfikar.
Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat ini memastikan bahwa dirinya siap membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, baik di Komisi teknis maupun lintas komisi, agar DOB Kota Mamuju dapat masuk dalam prioritas nasional.
Optimisme di Tengah Moratorium Pemekaran
Meskipun saat ini terdapat moratorium pemekaran daerah, Zulfikar menyatakan optimisme.
“Preseden sudah ada. Beberapa DOB tetap berjalan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuktikan urgensi dan manfaatnya. Itu yang akan kita kawal,” tegasnya, seraya berjanji akan mendorong koordinasi lintas kementerian dan fraksi di DPR untuk mempercepat proses administrasi DOB.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulbar Suhardi Duka turut menegaskan dukungan penuh Pemprov Sulbar. Ia menilai kajian akademik yang kuat menjadi syarat penting untuk meminimalkan ketergantungan kepada dana pusat di masa depan.
Sementara itu, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyebut FGD ini sebagai langkah bersejarah. Ia berharap roadmap penyelesaian kajian hingga proses administrasi nasional dapat berjalan sesuai jadwal.
“Pembentukan DOB adalah ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” pungkas Sutinah. (**)
