8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Untuk mengetahui sampai dimana realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) gelar rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Triwulan III tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Penerimaan tahun 2018, Rabu (1/11/2017).
Rapat yang di gelar di aula kantor Bupati Mateng di hadiri oleh Bupati Mateng, H. Aras Tammauni, Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD lingkup Pemkab Mateng.
Dalam Sambutan Wakil Bupati menyampaikan, PAD Mateng pada triwulan III sudah mencapai diatas Rp 20 milyar. Masih ada waktu 1 triwulan untuk memaksimalkan penerimaan PAD, sehingga pada akhir Desember 2017 target bisa tercapai. Karena melihat kondisi saat ini, masih banyak proyek-proyek yang masih berjalan, masih banyak Perusahaan yang belum bayar pajak.
Dia katakan, meskipun setiap daerah itu masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat yakni, DAU, DAK, Dana bagi hasil dan sebagainya. Tetapi PAD ini harus terus di genjot sehingga bisa lebih memperbesar pundi-pundi pendapatan daerah yang akan di pergunakan dalam rangka membangun daerah.
Seperti yang di sampaikan oleh tenaga ahli lanjutnya, tentang perkembangan penerimaan di berbagai sektor, Alhamdulillah sudah sangat menggembirakan. Hanya memang perlu memperkuat tekad, memacu semangat untuk bagaimana setiap OPD itu bisa memaksimalkan potensi-potensi PAD yang ada di instansi masing-masing.
“Kita tahu setiap tahun itu ada pemotongan, sehingga kalau kita tidak mamfaatkan potensi yang kita miliki, kita bisa kewalahan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang kita laksanskan,” ujar Wakil Bupati.
Kepada awak media usai rapat, Wakil Bupati katakan, pihaknya sangat optimis target PAD bisa tercapai. mengingat di triwulan III tahun 2017, PAD Mateng sudah mencapai diatas Rp 20 milyar. Dan masih ada waktu untuk memaksimalkan penerimaan PAD, sehingga pada akhir Desember 2017 nanti bisa tercapai.
“Kita sudah sepakat dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tidak akan memproses pencairan anggaran apabila rekanan belum melunasi pajak. Artinya, begitu cair harus lunas pajaknya. Selain itu banyak sumber-sumber lain seperti pajak tambang galian C dan sebangainya,” terangnya. (Ysn Hms/Ra)
ADVETORIAL
DI PERSEMBAHKAN OLEH HUMAS PEMKAB MATENG
