8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.-Di tengah tantangan penurunan kapasitas fiskal daerah, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menunjukkan manuver strategis dengan berhasil mengamankan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai total Rp1,04 Triliun dari berbagai kementerian selama dua hari kunjungan kerja intensif di Jakarta.
Keberhasilan ini menjadi angin segar bagi Pemprov Sulbar, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diperkirakan turun signifikan akibat penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini sebelumnya sangat membatasi ruang fiskal daerah untuk membiayai program prioritas.
Rincian Dukungan Anggaran dan Digitalisasi
Dukungan anggaran senilai Rp1,04 Triliun ini dialokasikan untuk sektor-sektor kunci:
Rp470,82 miliar dari Kementerian Sosial untuk program perlindungan sosial serta Rp200 miliar untuk pembangunan dua gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
Rp370 miliar dari Kementerian Kesehatan berupa bantuan alat kesehatan (Alkes) dengan rincian; Rp150 miliar untuk Pemprov dan Rp220 miliar untuk enam Kabupaten.
Selain dukungan tunai, SDK juga mengamankan program digitalisasi dan literasi yang ditaksir bernilai puluhan miliar, meliputi:
- Digitalisasi (BAKTI Kominfo): Pemasangan 672 titik internet publik di sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dan rumah ibadah, serta pembangunan 3 BTS 4G di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Literasi (Perpusnas RI): Revitalisasi perpustakaan daerah, pelatihan pustakawan, dan pelaksanaan KKN tematik literasi triwulan IV 2025.
Komitmen dan Upaya Lanjutan
“Alhamdulillah, hasil dua hari Tawaf Anggaran ini luar biasa: lebih dari Rp 1 triliun untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan digitalisasi layanan publik,” tegas Gubernur Suhardi Duka. “Kami akan kawal agar seluruh program ini sampai ke masyarakat dan menjadi motor penggerak kesejahteraan di Sulbar.”
Dalam sektor kesehatan, Gubernur juga telah mengajukan pembangunan RS tipe B (sebelumnya disebut RS Vertikal) kepada Wamenkes, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. Meski Wamenkes meminta waktu untuk mengkaji opsi relokasi dan efisiensi alokasi, SDK memastikan bahwa rangkaian ‘tawaf anggaran’ akan terus dilakukan ke kementerian dan lembaga lain untuk mengamankan dukungan di sektor infrastruktur, energi, hingga pendidikan tinggi. (Rls)
