Mamuju, 8enam.com.-Provinsi Sulawesi Barat kini resmi menjadi kiblat baru dalam inovasi pengelolaan pajak daerah. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menerima kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jalan Pattana Endeng, Sabtu (28/3/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membedah rahasia sukses Pemprov Sulbar dalam melakukan lompatan drastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang meningkat dari Rp300 juta menjadi target Rp11 miliar per tahun.
Inisiasi Sulbar untuk Skala Nasional
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan Gubernur SDK. Ia mengungkapkan bahwa model pengelolaan PAP di Sulbar kini mulai diadopsi oleh berbagai provinsi lain, termasuk Sumatera Barat, karena dinilai sangat efektif dan memiliki dasar regulasi yang kuat.
“Optimalisasi PAP yang dilakukan Sulawesi Barat ini luar biasa dan sudah mulai diadopsi daerah lain. Ini adalah inisiasi dari Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Gubernur SDK atas ilmu dan masukannya; ini benar-benar akan menjadi amal jariyah karena akan kami bawa ke forum APPSI untuk diadopsi seluruh provinsi se-Indonesia,” tegas Rudy Mas’ud.
Strategi Komunikasi “Pintu Pusat” dan Harmonisasi Regulasi
Gubernur Suhardi Duka membeberkan bahwa kunci keberhasilan tersebut terletak pada keberanian melakukan diplomasi langsung dengan pemilik perusahaan kelapa sawit di tingkat pusat, bukan sekadar berkoordinasi dengan perwakilan di daerah.
Selain itu, Pemprov Sulbar melakukan harmonisasi peraturan daerah dengan ketentuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan pemungutan pajak tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Dulu PAD sektor ini hanya sekitar Rp300 juta per tahun. Dengan penyesuaian regulasi dan pendekatan strategis ke kantor pusat perusahaan, kini melonjak ke angka Rp11 miliar. Bagi kami di Sulbar, angka ini sangat signifikan untuk membiayai pembangunan,” ujar Gubernur SDK.
Potensi Besar Kaltim dan Kolaborasi APPSI
Sebagai perbandingan, Kalimantan Timur yang memiliki 112 perusahaan sawit dengan produksi 21 juta ton TBS per tahun saat ini baru menghasilkan PAD sektor PAP sebesar Rp15 miliar. Angka ini dinilai masih bisa dioptimalkan jauh lebih besar jika menggunakan formulasi yang diterapkan Sulbar (345 ribu ton TBS dari 16 perusahaan).
Sebagai tindak lanjut, Rudy Mas’ud berkomitmen untuk merumuskan formulasi seragam secara nasional melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Kolaborasi ini diharapkan menciptakan standar baru yang menguntungkan seluruh daerah di Indonesia dalam mengoptimalkan potensi sumber daya air permukaan mereka. (Rls)
