8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.–Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai mematangkan rencana anggaran untuk jaminan kesehatan tahun depan. Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait Anggaran BPJS di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025).
Rakor strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, ini bertujuan memastikan alokasi dana BPJS benar-benar berpihak pada masyarakat. Turut hadir dalam rakor tersebut adalah Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Anggaran BPJS Wujud Komitmen Perlindungan Sosial
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Rakor ini menjadi langkah awal krusial dalam perencanaan fiskal daerah.
“Rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan perencanaan anggaran APBD Sulbar Tahun 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi anggaran BPJS adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Junda usai rakor.
Sebagai institusi perencana pembangunan, Bapperida memegang peran sentral dalam mengintegrasikan alokasi anggaran BPJS dengan arah kebijakan RPJMD, indikator Makan Bergizi Gratis (MBG), serta target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
Junda menyebut seluruh proses perencanaan dilakukan secara transparan dan berbasis data, sejalan dengan program unggulan “Quick Wins Sulbar Sehat” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Perkuat Sinergi dan Monitoring Berbasis Bukti
Junda mengapresiasi sinergi kuat yang terjalin dalam forum tersebut, melibatkan OPD teknis, lembaga statistik, BPJS, dan tim ahli. Ia menilai kolaborasi ini adalah modal penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, Bapperida berkomitmen memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif dan monitoring berbasis bukti, agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini menegaskan kembali komitmen Pemprov Sulbar untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses seluruh warga tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat fondasi perlindungan sosial di Sulawesi Barat. (Rls)
