“Lima Butir Mutiara” dalam Pembangunan Daerah: Sekretaris Bapperida Sulbar Paparkan Peta Jalan PIP, Targetkan Indeks Toleransi Sulbar Capai 90 Poin

Makassar, 8enam.com.-Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, M. Darwis Damir, tampil sebagai narasumber kunci dalam Forum Pemaparan Hasil Penyusunan Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Pemerintah Daerah Provinsi Regional III (Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi) di Makassar, 1–2 Oktober 2025.

Kehadiran Darwis ini menjadi penting karena bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, momentum yang disebutnya bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan refleksi nilai dasar bangsa.

Pancasila : Pedoman Utama Program Pembangunan

Mengutip pidato legendaris Ir. Soekarno, Darwis Damir memaparkan bahwa Peta Jalan PIP Sulbar adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, sasaran, dan langkah implementasi pembinaan ideologi Pancasila secara terukur, terencana, dan berkelanjutan.

Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam memastikan setiap program pembangunan senantiasa berpijak pada nilai-nilai Pancasila, termasuk penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, dan bela negara.

“Peta Jalan PIP Sulbar diselaraskan dengan misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas,” ujar Darwis.

Ia secara spesifik menyebutkan bahwa misi ini diarahkan untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai, harmonis, rukun, dan toleran. Targetnya, indeks toleransi masyarakat Sulbar meningkat dari 77,90 poin menjadi 90 poin di akhir periode RPJMD.

Sinergi Nasional Perkuat Pelembagaan Pancasila

Forum regional yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Surahno, ini dihadiri perwakilan sembilan provinsi di kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang turut hadir, menegaskan pentingnya sinergi antar daerah dalam memperkuat pelembagaan Pancasila sebagai prioritas nasional.

“Sosialisasi peta jalan dilakukan di seluruh Indonesia, dibagi menurut wilayah agar lebih efektif. Region Makassar menjadi yang pertama, meliputi Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi,” pungkas Jufri. (Rls)